Skandal Dana Desa Pembelacanan, Warga Bongkar Dugaan Korupsi Pemerintahan Desa

NARASINEWS.ID – Terindikasi adanya dugaan penyelewengan Dana Desa Pembelacanan dan penyalahgunaan wewenang di Pemerintahan Desa, Warga Desa Pembelacanan,Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan laporkan Kepala Desanya Ke Polres Kotabaru, Rabu (30/4).

"Laporan ini menjadi langkah penting dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa," Kata Juhariadi salah seorang Warga Desa Pembelacanan usai menyampaikan laporan ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kotabaru.Rabu (30/4).

Menurut Juhariadi, hasil evaluasi menunjukkan indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga. 

Drinya pun merinci beberapa dugaan penyimpangan yang ditemukan antara lain:

Proyek fiktif, termasuk pembayaran upah dan perawatan jalan usaha tani tahun 2023/2024 serta alokasi dana Karang Taruna, meski organisasi tersebut sudah tidak aktif. Minimnya transparansi, dengan administrasi desa yang tertutup terkait pengadaan proyek Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan alokasi dana yang tidak jelas. Serta  Dugaan penyalahgunaan tanah, dengan kepemilikan sertifikat tanah atas nama kepala desa dan aparatur yang sejatinya adalah milik warga.

"Bukti-bukti penting, mulai dari laporan evaluasi hingga rekaman pernyataan, kami lampirkan dalam laporan, guna mendukung investigasi lebih lanjut," ucap Juhariadi.

Juhariadi berharap aparat penegak hukum segera bertindak demi menjaga integritas pemerintahan desa dan memulihkan kepercayaan warga.

"Sebagai bentuk kepedulian terhadap keuangan desa, masyarakat Pembelacanan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hal-hal yang telah kami laporkan, " pungkasnya.

Sementara itu Ketika dikonfirmasi awak media melalui telepon WhatsApp, Jumat (2/5), Kepala Desa Pembelacanan, Syarifudin, memilih bungkam.

"Mengenai laporan warga tersebut, itu hanya fitnah," ujarnya singkat sebelum langsung menutup teleponnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua BPD Pembelacanan, Fahriansyah, mengakui bahwa selama ini koordinasi antara pemerintahan desa dan BPD terkesan tidak konsisten.

 "Kadang ada koordinasi, kadang tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui soal kegiatan desa," ungkapnya.

Ia menilai permasalahan ini berakar pada minimnya keterbukaan dalam pemerintahan desa. "Kami berharap keterbukaan yang nyata, bukan sekadar istilah 'transparan'—melainkan benar-benar tanpa ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya. (Yandi/Hasbi)