Sekda: Penghapusan Anggaran Lauk Pauk Hasil Perencanaan Tahun 2020

banner 400x130
Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menggelar rapat dengan Kepala Sekolah SD yang bertugas di Kecamatan Panji, Kamis (27/5). (Foto: Izzul Muttaqin/Narasinews.id)

Narasinews.id, Situbondo –  Bupati Situbondo, Karna Suswandi menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala sekolah SD yang bertugas di Kecamatan Panji, Kamis (27/5/2021). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Intelligence Room Pemkab Situbondo.

Selain bupati, hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Mereka membahas terkait penghapusan uang lauk pauk (ULP) untuk para ASN. Termasuk guru yang berstatus pegawai negeri.

banner 400x130

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Syaifullah, pihaknya sengaja menggelar pertemuan tersebut untuk mencounter isu miring terkait penghapusan ULP itu. Dimana sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa uang lauk pauk milik ASN sengaja dihapus di pemerintahan Karna Suawandi dan Nyai Hj Khoirani.

“Padahal fakta yang sebenarnya tidak demikian. Penghapusan ULP itu tidak terjadi di pemerintahan Bung Karna (sapaan akrab Karna Suswandi-red). Melaikan sebelum Bung Karna,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan, rancangan dan pembahasan anggaran tahun 2021 dilakukan di tahun 2020. “Dan di tahun 2020, Bung Karna masih belum menjabat. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan yang sekarang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapat Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo, Hariyadi menegaskan, sejak tahun 2021, Pemkab Situbondo sudah tidak bisa menganggarkan ULP. Sebab regulasinya memang demikian.

“Sekarang kita sudah tidak bisa menggunakan aplikasi khusus seperti SIRKA. Sebab Kemendagri memberlakukan aturan penggunaan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Dan semua daerah sama. Harus menggunakan SIPD,” ucapnya.

Dan sayangnya, dalam SIPD tidak tercantum anggaran untuk ULP.  “Setelah kami koordinasi dengan Kemendagri, ternyata memang benar. Tidak ada anggaran untuk lauk pauk,” ucapnya. (ros/liz)

banner 400x130

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.