BerandaPolitikDPRDPolemik di Tubuh DPRD Bondowoso Soal Rekom Pengembalian Honor TP2D, Mana yang...

Polemik di Tubuh DPRD Bondowoso Soal Rekom Pengembalian Honor TP2D, Mana yang Paling Benar?

 

Narasinesw.idBONDOWOSODewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso mengeluarkan rekomendasi pengembalian honor Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) ke kas daerah saat rapat paripurna DPRD Bondowoso pada 11 Mei 2022 lalu. Namun, partai koalisi pemerintah ; Fraksi PPP, PKS dan Gerindra, tidak setuju dan kompak walk out saat rapat.

Lalu mana yang paling benar?

Ketua Fraksi Gerindra, Setyo Budi, ditemui jurnalis Narasinews.id mengutarakan alasan kuat kenapa tidak setuju akan rekomendasi DPRD atas Pencairan Anggaran TP2D Kabupaten Bondowoso TA 2021.

Menurut Budi, dasar TP2D, baik keberadaan dan pencairan honor mengacu Peraturan Bupati (Perbup) yang sah,  Peraturan Daerah (Perda)  P-APBD 2021,  Perda APBD 2022, dan SK TP2D dengan output berbasis kinerja.

“Sehingga tidak ada alasan bagi pihak eksekutif untuk tidak mencairkan honor TP2D, lantas DPRD malah merekom honor itu dikembalikan oleh TP2D, ” kata Budi, kepada jurnalis Narasinews.id, Kamis (19/5/2022).

Kata Ketua DPC Gerindra ini, dari sisi rekomendasi DPRD yang dikeluarkan sebelum ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) katanya, urusan pengembalian lebih kurang bayar semua kegiatan yang prosesnya melalui perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaannya, yang berhak mengaudit adalah BPK.

“Fungsi kami di DPRD salah satunya pengawasan. Dan dalam hal pengawasan terhadap kebijakan eksekutif bukan mengaudit. Maka soal pencairan honor TP2D  kita tunggu hasil audit BPK saja,” terang Budi.

Legislator Gerindra Dapil IV itu mengungkapkan, jika honor TP2D itu menjadi temuan BPK, maka DPRD wajib menindaklanjuti. Namun jika hal itu tidak jadi temuan BPK, maka rekomendasi DPRD yang mengharuskan TP2D mengembalikan honornya, akan menjadi kontradiktif.

“Oleh karena itu, kami tidak ingin ambil bagian dari keputusan yang salah, sehingga  kami walk out dari rapat paripurna kemarin, dan itu bagian dari kita menjaga marwah DPRD, ” tandasnya.

Selain itu, kata Budi, pihaknya tidak bisa membayangkan jika nanti pencairan honor TP2D tidak menjadi temuan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, sementara DPRD merekomendasi pengembalian honor tersebut.

Sementara sampai saat ini BPK yang bagian dari kepanjangan tangan DPRD tidak merekomendasikan pengembalian honor TP2D itu. Lantas akan dinilai bagaimana rekomendasi DPRD itu, yang akhirnya menjadi mandul. Maka kami walk out, sehingga pendapat kami soal rekomendasi DPRD terhadap pengembalian honor TP2D ke Kas Daerah kurang relevan dan overlap,” ujar Budi.

Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) pencairan honor Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), M Mansur mengatakan rekomendasi DPRD itu tidak ujug-ujug keluar.

Menurutnya, rekomendasi itu sudah melalui proses rapat Pansus. Bahkan pansus sudah mengumpulkan data, keterangan dan lain-lain dari berbagai pihak.

Menurut Mansur, pihaknya menilai dari awal mekanisme yang diajukan Bupati sudah tidak sesuai hasil fasilitasi Gubernur, sehingga dalam aturan dan keyakinan Pansus, hal itulah yang menjadi  salah satu penyebab keberadaan  TP2D masih bermasalah.

Wakil Ketua Fraksi PKB itu menerangkan, adanya Pansus hingga dikeluarkannya rekomendasi pencairan honor TP2D , karena ada beberapa hal yang seharusnya dilaksanakan oleh Bupati,  tapi tidak dilakukan.

“Ini yang kita anggap pencairan honor TP2D itu bermasalah, sehingga menimbulkan sesuatu yang bisa menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu, hasil dari Pansus sampai ke rekomendasi sebagai jalan alternatif menjaga agar nantinya Pemkab tidak ada persoalan yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Ubay)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular