BerandaNasionalPerda Perlindungan Pohon Kelapa di Banyuwangi Seperti Macan Ompong

Perda Perlindungan Pohon Kelapa di Banyuwangi Seperti Macan Ompong

Narasinews.idBANYUWANGI– Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Pohon Kelapa yang telah disahkan sejak 4 tahun lalu, dinilai bak macan ompong. Sebab, Perda yang berisi perlindungan janur, belum mampu mencegah praktik pencurian janur yang marak belakangan ini.

Apalagi Perda ini belum memiliki regulasi yang lebih mengikat sebagai produk turunan regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) dalam mengatur teknis pelaksanaan Perda.

Praktik perdagangan janur ke luar daerah, terutama ke Bali masih sering lolos, nyaris tanpa ada pembatasan. Aparat penegak hukum Perda, yakni Satpol PP belum bisa berbuat banyak menindak praktik transaksi janur tersebut. Akibatnya, produksi kelapa di Banyuwangi menurun drastis.

Para petani hingga pengusaha kelapa mengeluhkan kondisi saat ini sebagai imbas maraknya pencurian janur yang mempengaruhi perkembang biakan pohon kelapa, secara kualitas dan kuantitas.

Mukarrom, seorang pengusaha kelapa asal Kecamatan Glagah mengaku mulai merasakan ada penurunan suplai buah kelapa dari petani. Semuanya nyaris mengalami hal yang sama. Banyak pohon yang rusak akibat pengambilan janur.

“Dulunya setiap hari saya bisa mendapat kelapa dari petani rata-rata 1200 sampai 1500 buah, tapi saat ini cuma sekitar 700 an,” kata Mukarrom, Senin (6/6/2022).

Di sisi lain, Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda DPRD Banyuwangi), Sofiandi Susiyadi membenarkan kondisi Perda Perlindungan Tanaman Pohon Kelapa di Banyuwangi belum memiliki Perbup. Kondisi ini menjadi kendala dalam penindakan hukum di lapangan.

“Tidak bisa dibiarkan begitu saja, kita akan secepatnya mengambil langkah berkoordinasi dengan bagian hukum, dan tentu langkah ini akan kami laporkan ke pimpinan, agar antar pimpinan itu juga mengetahui, agar bersama-sama kita dorong agar segera diselesaikan Perbupnya. Jika tidak, maka tidak akan ada kepastian hukum terkait aturan teknis penindakan di bawah,” ujar Sofiandi.

Menurutnya Perbup seharusnya sudah diterbitkan sejak 6 bulan usai pengesahan Perda, jika tidak maka akan ada kendala-kendala dalam setiap upaya penegakan hukum.

Bupati Banyuwangi

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas masih berupaya untuk berkoordinasi guna merampungkan Perda Perlindungan Tanaman Pohon Kelapa ini.

“Kita kemarin sudah sampaikan untuk dilaksanakan lagi Perda janur ini. Dan saya juga dapat masukan dari banyak pihak termasuk juga dari media sosial, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bersinergi dengan aparat hukum agar bisa menjadi pengawas pelaksanaan Perda janur,” ungkap Ipuk.

Tak hanya itu, Ipuk juga meminta Satpol PP untuk mengkaji tentang aturan-aturan yang telah tertera di dalam Perda tersebut.

“Kita sudah meminta Satpol PP untuk mengkaji ini dan tinggal nanti teknis pelaksanaannya gimana,” tungkasnya.

Sebagai informasi, setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa terancam pidana kurungan penjara dan denda Rp50 juta.(Bi/ism)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular