Berita  

Pembangunan Tower Tak Berizin di Sumberkolak Disetop, Ancam Bongkar Jika Memaksa

Tower tak berizin di Desa Sunberkolak, Kecamatan Panarukan, sudah dibangun sekitar 60 persen. Komisi III DPRD hingga Kepala DPMPTSP mendesak penghentian pembangunan. (Narasinews.id)

Narasinews.idSITUBONDO – Pembangunan sebuah tower di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, terpaksa dihentikan. Pasalnya menara dengan tinggi sekitar 42 meter itu ternyata belum mengantongi kelengkapan izin.

Sejumlah anggota dewan dari Komisi III DPRD Situbondo, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP), serta Personel Satpol PP, terjun langsung ke lokasi, Selasa (21/6/2022). Mereka mendesak pelaksana pembangunan tower untuk tidak melakukan proses pembangunan sampai seluruh izin-izin yang ada terlengkapi.

banner 400x130

Menurut Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin, desakan penghentian sementara merupakan kebijakan yang cukup lentur. Karena itu, dia mengimbau pelaksana pembangunan tower untuk benar-benar mengikuti kebijakan tersebut.

“Kami mengimbau, karena ini batasnya kontraknya masih pekerjaan kontruksinya tinggal 15 hari, agar segera diselesaikan (izinnya-red). Kalau ada pelanggaran seperti ini, satpol PP berhak melakukan pembongkaran. Karena memang ada pembangunan tower yang tidak memenuhi berkas perizinan,” tuturnya.

Arifin melanjutkan, persoalan tower tak berizin di Situbondo bukan hanya kali ini saja. Sebelumnya, pihaknya juga pernah menemukan tower yang sudah selesai dibangun 100 persen namun belum menyelesaikan perizinan sama sekali.

“Kami bertahap mau menyelesiakan permasalahan sepert ini. Agar investor ketika investasi di Situbondo tidak semena-mena. Selesaikan dulu kewajibannya, baru mereka melaksanakan pembangunan,” tuturnya.

Karena memang, ada keharusan-keharusan dalam pemenuhan tata ruang dan sebagainya. Termasuk juga harus melihat keadaan masyarakat sekitar

“Jadi jangan sampai mengganggu terhadap ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Kalau seandainya teguran seperti ini tidak didengarkan oleh pihak pengusaha, terpaksa kami mengambil langkah yang lebih tegas lagi. Semisal pembongkoran. Kalau hal seperti itu harus kita lakukan, kenapa tidak?” Tegasnya.

Kepala DPM PTSP Situbondo

Sementara, Kepala DPMPTSP Situbondo, Achmad Yulianto, mengatakan bahwa pihaknya tetap memegang teguh prinsip tertib perizinan. Sehingga tidak boleh ada kegiatan tak memiliki izin.

“Sehingga kita juga hari ini sidak menyertai bapak-bapak dari Komisi III DPRD, kami sinergi dengan beliau-beliau. Bahwa kondisi ini menjadi acuan kepada yang lain. Urus izinnya sampai selesai, baru laksanakan kegiatan,” ungkapnya.

Menurut pria yang akrab disapa Yuli ini, pihaknya akan melakukan langkah-langkah lebih tegas jika hal yang sama diulangi. “Namun tentu kami akan dahului dengan sosialisasi-sosialisasi. Besok pagi ada sosialisasi di DPMPTSP. Kamis juga ada sosialisasi di DPMPTSP. Kami juga akan melakukan sosialisais di tingkat kecamatan tentang tertib perizinan,” ujarnya. (liz)

banner 400x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.