BerandaNasional'Nasib' Dua Perusda di Situbondo Setelah Pembubaran?

‘Nasib’ Dua Perusda di Situbondo Setelah Pembubaran?

Narasinews.idSITUBONDO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Situbondo bakal menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat II tentang persetujuan dan penetapan Raperda pembubaran Perusahaan daerah (Perusda) Banongan dan Pasir Putih. Rencananya, agenda tersebut akan diselenggarakan pada 6 Juli 2022 mendatang.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Situbondo dari Fraksi PKB, Suprapto, meminta Pemkab Situbondo untuk membuat planning yang jelas terkait pembubaran dua Perusda tersebut. “Kami meminta kejelasan. Kalau mau dipihakketigakan bagaimana sistemnya? Tapi kalau dikelola oleh dinas berupa UPT, bagaimana tata kelolanya?” Ungkapnya kepada Jurnalis Narasinews.id, Senin (4/7/2022).

Legislator Dapil VI ini menilai, sejauh ini Pemkab Situbondo belum memiliki sistem pengelolaan yang jelas terkait rencana tersebut. “Misalkan Banongan itu mungkin dibuat ekowisata. Di situ ada peternakan, ada pertanian, ada holtikultura, ada wisata. Sama juga dengan Pasir Putih. Apa nanti ada hotel bintang lima? Apa itu nanti jadi wisata bahari? Kita masih belum melihat itu,” tegasnya.

Selain itu, Suprapto menyampaikan, dalam pembubaran dua Perusda juga harus dipikirkan nasib para pekerja di sana. “Jadi kalau dipihakketigakan itu harus jelas status mereka seperti apa nantinya, dan bagaimana penggajinya. Kalau di-UPT kan, kuat tidak keuangan dinas terkait?” Tanyanya.

Lebih lanjut, pria yang juga menekuni bisnis peternakan ini menyampaikan, DPRD tidak mempermasalahkan usulan Pemkab Situbondo terkait pembubaran dua Perusda itu. “Yang terpenting bisa meningkatkan PAD. Selain itu juga bisa menjadi icon Kabupaten Situbondo,” tambahnya.

Sementara, Sekda Situbondo, Syaifullah, menjelaskan bahwa pembubaran dua Perusda tersebut nantinya akan ditangani oleh dinas terkait. “Kan sudah jelas itu akan ditangani oleh OPD. Jadi Banongan itu dibawa Dinas Pertanian. Kemudian Pasir Putih dibawah Dinas Pariwisata,” ucapnya.

Syaifullah memastikan, untuk penggajian para karyawan di dua Perusda itu sudah dianggarkan oleh instansi terkait. “Perkara nanti mau di-UPT-kan, itu tindak lanjut. Nanti gaji mereka sudah disesuaikan dengan yang saat ini. Jadi nanti ada pedoman khusus Perbub. Sudah ada anggarannya itu,” pungkasnya.

Terkait penghapusan tenaga honorer di tahun 2023, Syaifullah mengungkapkan, status karyawan di dua Perusda itu nantinya akan memakai sistem outsourcing. “Kalau itu (outsourcing -red) malah senang mereka. Karena gajinya sekitar Rp2 juta itu,” tutupnya. (ros/liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular