HomeNasionalKomisi IV DPRD Bondowoso Minta Pemkab Cairkan Honor Perangkat Desa dan Guru...

Komisi IV DPRD Bondowoso Minta Pemkab Cairkan Honor Perangkat Desa dan Guru K2

Narasinews.idBONDOWOSO – Terlambatnya pencairan honor perangkat desa dan guru K2 sampai Maret 2022 menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPRD Bondowoso.

Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna mengaku heran dengan pemerintah daerah, rutinitas pengeluaran seperti honor perangkat desa dan guru K2 diawal tahun hampir selalu terlambat.

“Mestinya Pemda belajar dari keterlambatan sebelumnya,” kata Kriesna, Selasa (22/3/2022).

Pria yang juga menjabat sebagai, Ketua DPD Golkar Bondowoso ini melanjutkan, perangkat desa merupakan ujung tombak pembangunan pelayanan masyarakat, sedangkan guru K2 juga garda terdepan di sektor pendidikan.

“Keterlambatan membayar honor mereka sama saja dengan mengabaikan aspek pelayanan dan pendidikan dasar. Saya harap Pemda fokus pada pencairan honor guru K2 dan perangkat desa. Apalagi ini menjelang bulan ramadhan,” tutur dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Haeriyah Yuliati dikonfirmasi mengatakan, soal pencairan anggaran itu kewenangan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD). “DPMD sudah mengajukan permohonan pencairan,” ucap Kadis PMD.

Dikonfirmasi terpisah lewat panggilan telepon dan pesan WhatsAppnya, Kepala BPKAD Wiratmo Mulyanto tidak menjawab.

Di lain sisi, terkait keterlambatan honor guru K2, Kepala Dinas Pendidikan, Bondowoso Sugiono Eksantoso dikonfirmasi, mengakui keterlambatan honor guru K2 tersebut. “Ya memang terlambat, karena masih bermasalah,” ujar Sugiono.

Menurut dia, keterlambatan honor guru K2 disebabkan tiga orang guru yang bermasalah. Sehingga menghambat pencairan honor guru K2 lainnya.

Kadis Sugiono mengungkapkan, ada guru yang tidak aktiv sekitar delapan bulan,  sedangkan kepala sekolahnya masih ragu untuk mengeksekusi. Ada juga guru yang sudah empat bulan tidak masuk karena pindah ke Kalimantan.

Baca Juga  Khofifah Ajak Apindo Perkuat Sektor Tiga P , Ini Rinciannya

“Mestinya kalau sudah tidak masuk, seperti pindah keluar kota dan lain sebagainya tidak perlu dimasukkan di buku absen. Ketika mereka tidak masuk ke sekolah tidak punya hak mendapat honor,” beber Sugiono.

Pihaknya mengaku sudah memverifikasi data guru K2 untuk pencairan honor. “Insya Allah dalam waktu dekat akan cair. Kasihan guru lain, jika harus menunggu yang bermasalah ini,” pungkasnya. (uby/ros).

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

  1. Itu kan kendala bagi yg k2 , lalu bagaimana dengan yang perangkat desa adakah masalah juga! Jadi kami sebagai perangkat desa dan tidak mmpunyai pemasukan lain terpaksa kerja lain karena saya punya keluarga juga mmbutuhkan kebutuhan pokok sehari” sedangkan untuk saat ini banyak tugas didesa mengenai vaksin dan bansos jadi waktu kita terbagi, mana harus cari uang dan mengumpulkan data

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular