BerandaNasionalKendala Perizinan Jadi Pembahasan Anggota DPR-RI dan Investor Banyuwangi

Kendala Perizinan Jadi Pembahasan Anggota DPR-RI dan Investor Banyuwangi

Narasinews.idBANYUWANGI – Anggota DPR-RI, H. M. Nasim Khan ngobrol bareng dengan para pengusaha dan Investor di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bincang hangat itu dikemas dalam agenda Sosialiasasi Satgas Percepatan Investasi dan Capaian Realisasi Triwulan Tahun 2022 di Banyuwangi.

Dalam acara tersebut, Alumni ITN itu meminta Pemerintah Daerah untuk bersinergi mendukung percepatan investasi.

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut Direktur Wilayah IV Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan BKPM RI, Yos Herman.

Ada juga Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi, Tri Wahyu Angembani.

Acara yang digelar di Ballroom Luminor Hotel pada 5 Agustus 2022 ini dihadiri puluhan pengusaha yang ada di Bumi Blambangan. Dalam kesempatan tersebut, banyak dikupas tentang berbagai kendala investasi dan perindustrian yang ada di Indonesia.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini banyak menerima keluhan tentang perizinanan. Hal itu yang menjadi kendala utama alotnya industri untuk berkembang.

Nasim Khan mengatakan kendala perkara perizinan itu ada sistem Online Single Submission (OSS) yang masih belum maksimal dan sempurna. Ada dua alasan mengapa sistem OSS tersebut masih bermasalah. OSS juga masih belum terintegrasi dengan baik dari pusat hingga ke daerah.

Pertama, peraturan daerah sebagai syarat diterbitkannya surat izin persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB).

“Soal OSS, saya harus bilang OSS kita belum sempurna. Ada dua masalah terbesar. Yaitu PBG kita. PBG ini IMB sebenarnya,” kata pria kelahiran Situbondo tersebut.

Nasim menjelaskan, IMB baru bisa dikeluarkan jika sudah ada peraturan daerah (Perda) di kabupaten, kota atau provinsi. Namun yang menjadi masalah, sampai saat ini Perda tersebut belum ada.

“Saya meminta kepada kepala daerah menata secepat mungkin perdanya. Baik itu perda dalam tata lingkungan usaha dan semua. Sehingga dari pusat hingga daerah bisa tertata dengan benar, cepat dan efisien,” ujarnya.

Sistem OSS yang masih berumur 1 tahun ini kerap kali dijadikan refrensi oleh kepala daerah dan disodorkan kepada para pengusaha.

Namun pada faktanya, refrensi itu tidak diakui lisensinya oleh Tim TKA. Itu menjadi ironi dan menghambat industri untuk berkembang.

Selain itu, lanjut Nasim, para pengusaha di Bumi Blambangan banyak mengeluhkan minimnya fasilitas. Dalam hal ini adalah mobilitas angkutan.

“Banyuwangi adalah kabupaten yang memiliki potensi dengan berbagai kemudahan akses. Kita akan melakukan percepatan dengan menggandeng BUMN. Bisa itu Pelindo ataupun KAI. Harapanya ketika pengusaha tumbuh bisa menggandeng para UMKM,” pungkasnya.

“Saya berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur wilayah IV Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementrian Investasi dan BKPM RI, Yos Herman, mengatakan bahwa sistem OSS dibangun untuk mempercepat proses. Hanya saja, sistem belum bisa berjalan secara maksimal karena belum adanya perda. Sehingga masih belum terintegrasi dengan baik.

“Pemerintah daerah ini yang menjamin namanya persayaratan dasar. Itu yang harus dimantapkan oleh daerah. Dan harus dituangkan dalam bentuk perda,  Instrumen, dan kelembagaannya untuk mendukung OSS,” ujarnya. (bib/liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular