BerandaNasionalKasi Intel Kejari Bantah Tangani Kasus Dugaan Mark Up Proyek DD Karang...

Kasi Intel Kejari Bantah Tangani Kasus Dugaan Mark Up Proyek DD Karang Kedawung

Narasinews.idJEMBER – Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember, Soemarno, membantah pernyataan Kepala Desa (Kades) Karang Kedawung, Suparto, yang menyebutkan 2 proyek Dana Desa TA 2021 sudah diperiksa Kejaksaan.

Soemarno mengatakan, pernyataan Kades itu tidak benar. Sebab, sampai detik ini tidak ada berkas di mejanya terkait perkara tersebut.

Pihaknya juga tidak pernah menerima berkas pengaduan dan memeriksa terkait proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya dan pengerasan jalan di Desa Karang Kedawung.

“Sejak saya menjabat di Kasi Intel, sampai detik ini saya tidak melihat atau menerima berkas pengaduan soal proyek Dana Desa Karang Kedawung itu,” ucapnya di media center Kejari, Senin (18/4/2022).

Soemarno melanjutkan, dia menjabat sebagai Ka kusi Intel, September 2021, menggantikan Agus Budiarto. Pihaknya tidak mengetahui apakah pejabat lama sudah menerima berkas atau tidak. Sebab, tidak ada penyerahan berkas yang dimaksud.

“Kami baru tahu adanya dugaan korupsi dan mark up (Penggelembungan – red) harga barang tersebut dari pemberitaan media online. Sebelum ada pemberitaan itu, kami tidak tahu,” imbuhnya.

Soemarno menambahkan, Kejari Jember saat ini masih kekurangan tenaga dalam mempercepat penyelesaian kasus yang ditangani. Belum lagi ada program inovatif dan bagus dalam upaya pencegahan korupsi, semisal Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, Jaksa Jaga Desa, dan Restorative Justice (RJ).

“Kami mendorong masyarakat agar segera membuat pengaduan ke Kejari agar permasalahan ini segera tuntas. Kami memiliki skala prioritas. Sebab begitu banyak berkas yang harus dikerjakan. Biasanya kami mendahulukan menyelesaikan kasus berdasarkan pengaduan masyarakat,” pungkasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mumbulsari

Di tempat berbeda, Kepala Seksi Pemerintahan (kasipem) Kecamatan Mumbulsari, Slamet, mengatakan monitoring dan evaluasi (Monev) kedua proyek dimaksud tidak melibatkan Kejaksaan.

“Waktu itu hanya Camat, Sekcam, Kasipem, kasi PMKS, tenaga ahli (teknis), PLD, dan Kades. Itu pun Kasipem mengaku tidak turun ke lokasi. Tapi tinggal di Balai Desa mengurus administrasi saja,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, marak pemberitaan di media online terkait dugaan mark up (Pengelembungan) harga barang dan korupsi pada proyek PJU Tenaga Surya dan Pengerasan Jalan Desa. Di mana keduanya dibiayai oleh DD TA 2021.

Kades Karang Kedawung, Suparto, mengklaim proyek itu sudah diperiksa pihak inspektorat dan Kejaksaan. (Nul/ism)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular