BerandaNasionalKades Terpilih Main Pecat Kabinet, Pengamat: Itu Konsekuensi Politik

Kades Terpilih Main Pecat Kabinet, Pengamat: Itu Konsekuensi Politik

Narasinews.id, –BONDOWOSO – Pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 15 November 2021, di Kabupaten Bondowoso, menyisakan masalah karena sejumlah kepala desa terpilih memecat kabinet atau perangkatnya.

Dari 171 Desa, ada beberapa Desa yang melakukan pemberhentian perangkat, semisal di  Kecamatan Tamanan, Grujugan, Jambesari Darussholah dan Tenggarang. Terakhir ada yang menggugat Kades ke PTUN.

Menurut pengamat dan praktisi pemberdayaan masyarakat desa, Abdul Gafur Bakri, fenomena pemberhentian perangkat adalah konsekuensi politik Pilkades.

“Dari sudut pandang politis, saya memahami ini bagian dari konsekuensi politis. Pemberhentian perangkat sepihak oleh kades terlepas legal atau tidak sesuai perundang-undangan, pemberhentian perangkat itu sarat memang sarat politis,” kata Gafur, ditemui Narasinews.id,  Selasa (17/5/2022).

Pilkades

Menurutnya, Pilkades memiliki aura gengsi politik tinggi di desa. Konsensus publik atau masyarakat secara kolektif dalam mengusung kandidat di Pilkades mengabsahkan kehendak rakyat. Jika kades terpilih tidak sepaham dengan perangkat yang ada, maka kehendak kades menyingkirkan perangkat itu seolah kehendak rakyat.

Sehingga dari sekian kasus yang ditelusurinya,kata Gafur, semua perangkat yang diberhentikan oleh kades terpilih benar-benar secara politik berseberangan aspirasi politik dukungan saat Pilkades.

“Semisal, perangkat  desa mendukung calon A, kemudian calon A ini kalah,  yang menang calon B, maka kades terpilih menganggap perangkat  yang mendukung lawan politiknya akan mengganggu kinerjanya. Inilah asumsi saya. Bahwa pemicu utama pemecatan perangkat,”  ungkapnya.

“Meskipun dikemas dengan alasan lain, dan kades mengelak memberhentikan perangkat bukan karena muatan politis, itu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat,” imbuhnya.

Perangkat desa jika tidak netral, dapat dipastikan akan memperuncing konflik kepentingan di desa dan berujung pemecatan perangkat oleh kades atas nama rakyat.

Menurut Gafur,  perangkat Desa sebagai pelaksana teknis dalam melayani masyarakat dan dijamin Undang-undang, harus netral saat Pilkades.

“Sekali lagi, jika perangkat tidak netral saat Pilkades maka akibatnya itu tadi. Diberhentikan kades terpilih. Kesimpulannya maraknya pemberhentian perangkat karena ketidaknetralan perangkat saat Pilkades,” tandasnya.

Kepala Desa sebaliknya juga harus mempertimbangkan baik buruknya memberhentikan perangkat. Selain norma sosial juga ada norma hukum yang mengatur perangkat Desa.

“Pengangkatan dan pemberhentian perangkat sudah ada aturannya, jadi tidak bisa semaunya sendiri, ini bukan perkara  like and dislike (suka atau tidak suka) tapi soal regulasi yang harus dipahami oleh Kades,” terangnya.

Di sisi lain, perangkat desa hendaknya mampu berdiri netral dan profesional, jika tidak ingin ada konsekuensi politis atas nama kehendak rakyat terjadi.

“Karena akses komunikasi masyarakat dengan kepala desa sangat mudah, di antaranya karena faktor geografis dan sosiologis. Maka berhati-hati dalam bersikap adalah pilihan cerdas dan arif bagi perangkat desa saat pilkades digelar,” pungkasnya.(Ubay/ism)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular