BerandaNasionalIngat-ingat, Pengembang Perumahan di Situbondo Wajib Serahkan Fasum ke Pemda

Ingat-ingat, Pengembang Perumahan di Situbondo Wajib Serahkan Fasum ke Pemda

 

Narasinews.id, SITUBONDO– Para pengembang atau developer perumahan di Situbondo wajib menyerahkan fasilitas umum (Fasum) ke pemerintah daerah. Sebab ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Syaifullah. Menurut pria yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini, aturan terkait kewajiban penyerahan Fasum oleh pengelola perumahan tidak hanya ada di Perda. Namun di Permandagri juga disebutkan.

“Untuk sanksinya apa saja, bisa dicek di Permendagri. Artinya perda yang ada di Situbondo itu sesuai dengan Permendagri,” ungkapnya kepada jurnalis Narasinews.id, Selasa (29/3/2022).

Saat ditanya mengenai perumahan mana saja yang sudah menyerahkan Fasum ke Pemda, Sekda tidak menjelaskan secara rinci. Menurut dia, kepastian datanya ada di bagian aset.

“Namun perumahan-perumahan yang besar sepertinya sudah menyerahkan Fasumnya. Seperti Panji Permai dan lain sebagainya” jelasnya.

Hanya saja, Sekda menjelaskan, pengembang perumahan memiliki kewajiban untuk menyediakan Fasum sebesar 30 persen dari luasan perumahan.

“Jadi gini, ketika fasilitas itu diserahkan, maka beban Pemda juga bertambah. Kan memperbaiki. Jalannya diserahkan. Jadi ada jalan yang rusak, maka tanggung jawab Pemda. Namun itu untuk kepentingan masyarakat umun. Karena itu Pemda yang harus memelihara,” terangnya.

Sementara berdasarkan Permendagri nomor 9 tahun 2009 dijelaskan bahwa penyerahan terhadap Fasum perumahan paling lambat satu tahun setelah masa pemeliharaan.

Sementara dalam pasal 151 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2011,  tertulis bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana,
sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan pada ayat dua dijelaskan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu, pelaku dapat dijatuhi pidana  tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. (liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular