Garda Terdepan Pemungutan PBB-P2, Petugas Pajak Harus Tahu Regulasi Baru

Garda Terdepan Pemungutan PBB-P2, Petugas Pajak Harus Tahu Regulasi Baru
Sosialisasi PBB-P2 Bapenda Kabupaten Blitar di Kecamatan Sutojayan (Foto: Martono/ Narasinews.id)

NARASINEWS.ID  - Monitoring dan sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan Bapenda Kabupaten Blitar memasuki hari terakhir, ada dua Kecamatan yang melakukaan kegiatan diantaranya, Kecamatan Udanawu dan Kecamatan Sutojayan.

Di Kecamatan Sutojayan, Bapenda Kabupaten Blitar mengundang Kelurahan/Desa diantaranya, Bacem, Jegu, Jingglong, Kalipang, Kaulon, Kedung Bunder, Kembangarum, Pandanarum, Sotojayan, Sukorejo dan Sumberjo untuk sosialisasi PBB-P2

Dalam keterangannnya, Kabid Penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Roni Arif Setiawan menjelaskan kepada peserta yang hadir bahwa ada hal baru dalam teknis pemungutan membayar pajak.

"Kita sekarang ada regulasi baru, perubahan peraturan mulai dari undang-undang 1 tahun 2022 tentang HKPD, PP 35 tahun 2023, Perda pajak daerah dan retribusi dan Perbub 9 tahun 2024," jelasnya, Rabu (08/05/2024).

Sehingga Bapenda perlu menjelaskan tentang regulasi tersebut, tentang tata cara pemungutan, pelayanan PBB dan segala hal tentang pelayanan dan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

"Kita juga menampung aspirasi dari petugas pemungut pajak yang ada di desa maupun yang ada di kecamatan, apa saran dan masukannya. Sehingga apa yang kita bangun dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat itu bisa diwujudkan," paparnya.

Kata dia, pelayanan yang dilakukan oleh Bapenda setiap tahun kenaikan jumlah sangat luar biasa, artinya anomo masyarakat dalam melakukan perubahan SPPT. Tahun 2022 diangka dua puluh ribu NOP (Nomor Obyek Pajak) sedangkan di tahun 2023 sampai empat puluh ribu.

Meningkatnya NOP ditahun 2023 tentunya harus meningkatkan pelayanan terbaik dengan cara seperti pembatasan waktu, pengurangan tahapan perubahan, yang dulu untuk mutasi obyek atau subyek PBB melalui dua tahap sekarang hanya satu tahap.

"Kita berharap, pelaku pemungut pajak baik desa atau kecamatan sebagai garda terdepan dari pemungutan PBB-P2 bisa memahami regulasi dan bisa menjawab keluhan masyarakat agar lebih mudah, cepat dan aman," pungkas Roni.