BerandaPeristiwa DaerahDPRD Banyuwangi Sahkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

DPRD Banyuwangi Sahkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

Narasinews.idBANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi (DPRD Banyuwangi) resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, Rabu (03/8/2022).

Rapat pengesahan dipimpin oleh Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara. Dia didampingi Wakil Ketua DPRD, M.Ali Mahrus. Hadir pula dalam acara tersebut Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani; Wakil Bupati, H.Sugirah; Sekretaris Daerah, H.Mujiono, Asisten Bupati, Jajaran Kepala OPD dan Camat.

Perda ini muncul dilatarbelakangi adanya sejumlah persoalan di tingkat desa dan sebagai bentuk tanggung jawab atas dinamika sosial masyarakat. Mengingat perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa. Mereka memiliki tugas dalam membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Khususnya dalam melaksanakan pemerintahan desa dan keperluan masyarakat di desa tempat kerjanya.

“Masalah yang sering timbul pada saat istirahat dan pemberhentian perangkat desa. Itu sebagai bagian dari ritme-ritmesi dan pemilihan penjabat kepala desa baru,” kata Ketua Pansus Raperda Perubahan Perda Perangkat Desa, Ficky ​​Septalinda.

Dalam pengesahan juga telah berhasil dihimpun seluruh kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan segala aspek perundang-undangan.

“Substansi yang diusulkan pada rancangan perubahan Perda ini telah kami analisis, tinjau, serta kami sinkronisasikan dengan Undang-Undang peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Raperda,” cetus Ficky.

Di tempat dan waktu yang sama, DPRD Banyuwangi juga telah mengesahkan Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2010 untuk menciptakan hukum agribisnis dalam penerapan dan pemberhentian perangkat desa. Serta melaksanakan ketentuan pasal 13 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengembangan dan pemberhentian perangkat desa. Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 67 Tahun 2017, maka diperlukan materi perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 3 Tahun 2017 tentang perangkat desa.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiyadi, mengatakan proses pembentukan kedua Raperda telah mempertimbangkan banyak hal untuk kemudian disahkan.

“Pansus telah melakukan analisis dan kajian lebih dalam serta melakukan sinkronisasi dengan undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya,” cetus Sofiandi Susiadi.

Usai disahkan, pembentukan dua raperda ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal karena merupakan kebutuhan masyarakat dan Pemkab Banyuwangi. (bib/liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular