BerandaNasionalDP3AKB Jember Audit Stunting, Cari Solusi Tekan Tingginya Penderita

DP3AKB Jember Audit Stunting, Cari Solusi Tekan Tingginya Penderita

Narasinews.idJEMBER – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember menggelar audit kasus stunting, Senin (30/5/2022), untuk menemukan solusi menekan tingginya angka stunting di Kota Tembakau ini.

Kepala DP3AKB Jember, Suprihandoko, mengatakan audit kasus stunting ini untuk mencari penyebab terjadinya stunting dan sebagai upaya pencegahan kasus baru.

“Sasaran audit kasus stunting ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB), DP3AKB, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten dan kecamatan, penyuluh KB, TPPS dan PKK Desa, para koordinator BLKB se-Kabupaten Jember, dan TP PKK Kecamatan. Serta ketua, dokter, ahli gizi, dan bidan Puskesmas se-Kabupaten,” ucapnya.

Secara teknis, kata Handoko, pihaknya mengantongi data 2021 tentang adanya keluarga yang berisiko stunting. Selanjutnya dilakukan audit untuk memastikan apakah mereka riil mengalami stunting atau tidak.

“Hari ini (30/5) sedang dilakukan verifikasi dan validasi data. Sementara hasilnya belum bisa disampaikan. Soalnya masih menunggu hasil proses selesai,” imbuhnya.

Handoko melanjutkan, berdasarkan data awal pada 2019, angka stunting berjumlah 37 persen. Pada 2021, setelah berkolaborasi, bersinergi, dan berakselerasi dengan berbagai pihak, DP3AKB Jember bisa menekan sampai angka 23,5 persen.

“Jadi kita sudah berhasil mengurangi angka stunting sebanyak 14 persen. Ini tentu satu capaian yang bagus,” ujarnya.

Apa kendala menekan tingginya stunting?

Handoko menjawab, banyak faktor yang menjadi kendala dalam proses penurunan angka stunting. Yang paling mencolok adalah faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan.

“Kita ketahui bersama bahwa wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 12 tahun belum berjalan maksimal. Banyak anak yang putus sekolah. Sehingga mereka tidak punya kesibukan untuk belajar. Itu bisa memicu pada pernikahan anak,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Handoko, budaya yang ada di masyarakat juga kurang memperhatikan batasan kematangan usia anak. Sehingga begitu fisik anak terlihat matang, meski usia masih dibawah umur, orang tuanya sudah berpikir untuk menikahkan anaknya.

“Padahal, tidak hanya fisik saja yang perlu diperhatikan. Tapi kematangan berpikir dan perekonomian juga perlu dilihat. Sebab, angka perceraian itu terjadi kebanyakan karena masalah ekonomi,” terangnya.

Di sisi lain, Bupati Jember, Hendy Siswanto menambahkan, stunting ini bukan masalah penyakitnya, melainkan budayanya. Oleh sebab itu, pemerintah selalu memberikan edukasi kepada para orang tua agar tidak terburu-buru menikahkan anaknya.

“Penanganan stunting ini tidak bisa sendiri. Jadi harus bersama-sama. Maka kami mengajak para stakeholder, instansi terkait, Kejari, Pengadilan Agama, dan semuanya, memberi edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya.(nul/ism)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular