BerandaNasionalDisoal Karena Bau, Ternyata Ada Dewan dalam Bisnis Penjemuran Limbah Udang

Disoal Karena Bau, Ternyata Ada Dewan dalam Bisnis Penjemuran Limbah Udang

Narasinews.id- SITUBONDO– Kepala Desa (Kades) Seletreng, Taufiq Hidayat, buka-bukaan terkait pihak-pihak yang aktif dalam bisnis penjemuran limbah udang. Ternyata tidak hanya warga biasa yang ikut dalam bisnis berbau itu. Usut punya usut, ada anggota dewan yang juga terlibat.

Menurut Kades Seletreng, anggota dewan yang dia maksud adalah Hadi Priyanto. Politisi dari Partai Demokrat ini disebut-sebut memiliki bisnis kulit udang.

“Pak Hadi itu dapat juga. Tapi sekarang dia kirimannya ke Mojokerto semua, basah. Cuma permintaan warga itu, paling tidak ada suplay,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Opek ini menjelaskan, kulit dan kepala udang yang dijemur di Desa Seletreng hanya sekitar 10 persen dari total limbah udang yang diterima oleh Hadi. Sisanya dikirim dalam keadaan basah ke Mojokerto.

“Mas Hadi itu kirim basah ke luar. Sisanya yang malam lemburan itu, untuk memenuhi permintaan masyarakat. Artinya, mungkin 10 persen,” ujarnya.

Meski demikian, kata Opek, pihaknya sudah menyampaikan ke pengusaha limbah udang terkait arahan DLH. “Karena Pemdes sendiri untuk mengembangkan secara teknologi kan kurang paham. DLH lebih memahami,” ucapnya.

Dan jika arahan atau SOP dari DLH tidak diikuti pengusaha, maka Pemdes akan mengembalikan hal tersebut ke DLH.

“Cuma yang menjadi pertimbangan ya yang saya sampaikan itu (mata pencaharian pencari limbah udang-red). Makanya pengusaha tidak 100 persen menjemur. Kecuali yang 100 persen menjemur, seandainya barang dari Banyuwangi, langsung dijemur,” jelasnya

Hadi Priyanto

Sementara, Hadi Priyanto saat dikonfirmasi Narasinews.id mengakui bahwa pihaknya terlibat dalam bisnis penjemuran limbah udang. Dan seperti yang disampaikan Kades Seletreng, penjemuran itu dilanjutkan karena menjadi mata pencaharian sejumlah warga di Seletreng.

“Banyak orang-orang yang kerja. Sebenarnya sempat saya stop. Tapi mereka minta (agar bisnis penjemuran dipertahankan). Akhirnya saya ambil kebijakan, 10 persen dikirim ke sana, sisanya dikirim ke Mojokerto,” ujarnya.

Terkait SOP dari DLH, kata Hadi, jika itu diterapkan, maka pihaknya tidak akan mendapatkan hasil.

“Kalau 10 persen di SOP seperti itu, ya tidak akan ada hasil. Apa lantas yang akan dibayarkan untuk karyawan. Tetapi menurut saya yang penting sama-sama tahu. Saling memahami. Dan kontinuitas terhadap bau tidak terus menerus juga. Dan analisanya, kalau memang mengganggu kesehatan, pekerja juga banyak dari sana,” ucapnya. (liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular