Berita  

Dewan Rekomendasikan Penjemuran Limbah Udang di Seletreng Ditutup

Narasinews.id
Komisi III DPRD Situbondo terjun langsung ke lokasi penjemuran limbah udang setelah mendapat pengaduan dari warga Seletreng. (Narasinews.id)

Narasinews.idSITUBONDO– Persoalan bau limbah udang di Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan akhirnya mulai menemukan titik terang. Rabu (25/5/2022), anggota dewan dari Komisi III DPRD Situbondo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah tempat penjemuran.

Di sana, wakil rakyat menemukan sejumlah pelanggaran yang tidak sesuai dengan SOP dari DLH. Di antaranya penjemuran limbah udang tidak menggunakan para-para.

banner 400x130

Atas dasar itulah, Komisi III DPRD Situbondo kemudian merekomendasikan penutupan sementara terhadap usaha penjemuran limbah udang. Karena selain mengganggu masyarakat, bisnis tersebut juga berjalan tanpa mengindahkan aturan atau SOP yang ada.

“Hasil sidak yang sudah kami datangi ke lapangan, dari berbagai tempat usaha kukit udang dan kepala udang, memang menimbulkan bau. Cuma kami di sini melihat keadaanya seperti apa. Faktanya ya seperti ini (melanggar SOP-red),” ungkap Arifin, Ketua Komisi III DPRD Situbondo saat diwawancarai Narasinews.id.

Karena itulah, kata Arifin, pihaknya merasa perlu untuk meluruskan dan menegaskan rekomendasi dari DLH tahun 2020. Di mana, limbah udang harus dijemur menggunakan para-para.

“Tetapi kenyataannya tidak ada. Fungsi para-para untuk mengurangi rasa bau. Ini memang dari beberapa tempat yang kami datangi, itu tidak ada,” jelasnya.

Memang, kata Arifin, pihaknya sempat menemukan keberadaan para-para di salah satu tempat penjemuran limbah udang. “Namun sepertinya, para-paranya tidak difungsikan,” ucapnya.

Karena itulah, kata Arifin, pihaknya kemudian menganjurkan penutupan. Sesuai dengan desakan dari masyarakat yang terdampak.

“Kami atas nama komisi, karena masyarakat yang mendesak, kami sebagai wakil masyarakat, harus mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kami anjurkan menutup sementara sampai ada solusi berikutnya. Harapan kami begitu,” ucapnya.

Menurut Arifin, langkah yang dia ambil sudah sesuai. Karena dia melihat hanya hak pengusaha yang terpenuhi. Namun tanggung jawab mereka belum dilakukan.

“Jadi temuan di lapangan, pertama terkait SOP yang dilanggar. Kemudian bau. Ini yang saya herankan, dari pihak Salem (PT PMMP), ketika pengusaha melanggar SOP harusnya menghentikan suplai bahan. Namun ini masih terus dilakukan,” ungkapnya.

Camat Kapongan 

Sementara, Camat Kapongan, Abdul Kadir, yang juga ikut ke lokasi penjemuran limbah udang mengaku siap untuk mengikuti apa yang menjadi rekomendasi Komisi III.

“Kami di kewilayahan, titik poin kami adalah bagaimana kondusifitas di wilayah itu terjaga. Apapun gerakan masyarakat, kita apresiasi, sebagai bagian dari mereka menyuarakan aspirasi mereka,” ucapnya.

Hanya saja, untuk keputusan dan rekomendasi Komisi III, Camat Kapongan mengaku tidak bisa berbuat banyak. “Tidak bisa menghalangi atau mengarahkan. Itu menjadi rekomendasi Komisi III sebagai komisi yang membidangi,” jelasnya.

Hanya saja, Camat Kapongan berharap, semua pihak sama-sama menjaga diri. Intinya jangan sampai ada gesekan di tataran masyarakat.

“Kami hanya mengimbau sama-sama menahan diri. Sambil menunggu seperti apa rekomendasi dan keputusan pemangku kebijakan di Kabupaten,” jelasnya. (liz)

banner 400x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.