BerandaPeristiwa DaerahDewan Beda Pandangan Menilai Kebijakan Pemkab Bondowoso, Wajar?

Dewan Beda Pandangan Menilai Kebijakan Pemkab Bondowoso, Wajar?

Narasinesws.id,-BONDOWOSO – Sejumlah fraksi di DPRD Bondowoso menyampaikan pandangannya dalam rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Kamis (4/8/2022).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor DPRD setempat ini, beberapa fraksi seperti PKB-Demokrat, PDI Perjuangan, Amanat Golkar, cenderung memberikan catatan khusus kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan umum. Baik yang bersifat teknis maupun dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemda. Seperti penebangan kayu peneduh di beberapa titik di wilayah Bondowoso yang dianggap tidak masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, ada juga fraksi yang bahkan mengapresiasi capaian kinerja pemerintah daerah. Seperti pandangan Fraksi Gerinda.

Beda pandangan dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso dalam menyikapi kebijakan pemerintah daerah kerap terjadi. Pengamat kebijakan publik Bondowoso, Rudy Imam, menilai bahwa hal itu wajar-wajar saja.

Menurut Rudy,  fraksi yang notabene di luar koalisi pemerintah memang bersikap kritis dalam memberikan pendapat atau pandangannya terhadap kebijakan Bupati Salwa.

“Itu dinamika dalam politik. Terlepas kewenangan DPRD adalah pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah” ujar Rudy, Jumat (5/8/2022).

Kendati demikian, kata Rudy, DPRD memang seharusnya kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu merupakan hak dan tugas dewan sebagai kontrol pengawasan kepada pemerintah.

“Pemerintah memang harus di kritisi. Meski ada fraksi lain yang membelanya. Itu wajar saja,” ucapnya.

Rudy menilai, dalam pemerintahan harus ada yang memberikan kritik sebagai pengingat kepada pemerintah. Agar dalam melaksanakan kebijakannya, pemerintah lebih hati-hati dan konsisten bekerja demi memajukan daerah.

“Dewan, LSM, wartawan, dan aktivis harus memberikan kritik kepada pemerintah. Itu sah-sah saja. Asal niatnya betul-betul ingin mendorong tatanan pembangunan di Bondowoso sesuai harapan semua pihak”  imbuhnya.

Untuk diketahui, pada Kamis (4/8/2022), DPRD Bondowoso menggelar rapat paripurna Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.

Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 tersebut diterima oleh DPRD dengan beberapa catatan penting kepada pemerintah daerah. Termasuk beberapa rekomendasi. Di antaranya perbaikan tata kelola keuangan, serta beberapa teknis pengelolaan anggaran lainnya. (bay/liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular