BerandaPeristiwa DaerahBuntut Dugaan Penyimpangan Uang Pajak, Warga Geruduk Kantor Desa Darsono

Buntut Dugaan Penyimpangan Uang Pajak, Warga Geruduk Kantor Desa Darsono

Narasinews.idJEMBER – Puluhan warga Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, ramai-ramai mendatangi kantor desa. Mereka meminta kejelasan terkait adanya beban tagihan lama yang tertera dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022.

Warga menuntut pihak perangkat desa agar  transparan dan manjelaskan secara detail  alur uang PBB yang dipungut oleh kepala dusun (Kasun). Warga juga mempertanyakan dasar adanya penagihan kembali uang pajak yang sudah dibayar.

Menurut salah satu warga, Edi Susanto, dugaan penyelewengan uang PBB muncul sejak sepekan lalu. Kala itu warga menerima SPPT PBB 2022 yang dilengkapi dengan tunggakan pajak yang terhitung sejak 2011 hingga 2019.

“Kami kaget. Soalnya kami tidak pernah telat bayar pajak. Tiba-tiba ada tuggakan utang pajak selama bertahun-tahun,” ucapnya kepada Jurnalis Narasinews.id, Kamis (4/8/2022).

Hal senada dikatakan Suratin. Menurutnya, selain meminta kejelasan, dirinya juga mendesak perangkat desa untuk segera mengedarkan tagihan PBB 2022 kepada semua warga.

“Saat ini SPPT PBB hanya diedarkan sebagian saja. Kami minta agar semua warga wajib pajak segera diberikan SPPT PBB yang baru. Sebab, di SPPT PBB yang baru itu formatnya sudah beda dengan yang sebelumnya. Kalau SPPT PBB yang baru itu disertakan tunggakan pajak terutang juga. Sehingga warga bisa tahu apakah uang pajak yang disetorkan kepada Kasun di tahun-tahun sebelumnya itu sampai atau tidak,” ujarnya.

Dengan diserahkannya SPPT PBB yang baru, kata Suratin, akan menjawab rasa penasaran warga. Sebab, saat ini mereka semua resah dengan adanya tagihan piutang. Padahal pembayaran sudah dilakukan.

“Semua warga sekarang tengah menunggu SPPT yang baru. Mereka yang belum dapat SPPT terus dihantui rasa khawatir,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Darsono, Holik, beserta Babinsa, Babinkamtibmas, dan beberapa Kadus, turut merespon keluhan masyarakat. Mereka juga membuat surat pernyataan bahwa akan menindaklanjuti keluhan warga.

“Kita akan telusuri dulu apakah kesalahannya ini ada di tingkat desa, kecamatan, atau provinsi. Jika terbukti itu kesalahan desa, maka kami siap ganti rugi. Tapi kalau itu kesalahannya ada di kecamatan atau provinsi, maka kami akan mengawal sampai catatan utang itu dihapus,” pungkasnya. (nul/liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular