BerandaNasionalBelasan Guru di Jember Laporkan Kepala Sekolah MTS Gara-gara Reset Aplikasi

Belasan Guru di Jember Laporkan Kepala Sekolah MTS Gara-gara Reset Aplikasi

Narasinews.idJEMBER – Belasan guru salah satu MTS di Rambipuji geram dengan tingkah Kepala Sekolah yang diduga mereset akun mereka di aplikasi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Kemenag-RI. Mereka pun lantas mendatangi Polres Jember dan melaporkan oknum kepala sekolah tersebut, Senin (4/4/2022).

Muhammad Asroful Anam, salah satu pelapor mengatakan, dampak dari peresetan akun Simpatika oleh kepala sekolah cukup dirasakan para guru. Di antaranya tidak bisa menerima honor selama tiga bulan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang sampai tidak bisa mengajukan sertifikasi.

“Kami mengetahui peresetan atau penonaktifan itu sejak Januari 2022 lalu. Karena waktu itu kita tidak bisa login di aplikasi Simpatika,” ucapnya saat menyampaikan laporan ke SPKT Polres Jember.

Kemudian, pada bulan Pebruari 2022, mereka mengambil langkah dengan mengadukan hal itu kepada Staf Kementerian Agama (Kemenag) RI selaku operator aplikasi tersebut. Kemudian dilanjutkan melapor ke aparat kepolisian pada bulan April 2022.

Sementara, Penasehat Hukum Para Pelapor, Ihya Ulumuddin, mengungkapkan bahwa jumlah guru yang dia dampingi mencapai 12 orang.

“Mereka (12 guru -red) itu sudah bersertifikat. Dan selama ini mereka sudah melakukan kewajibannya. Yakni mengajar sebagaimana biasa,” uejarnya.

Sayangnya, hak-haknya selama 3 bulan terakhir ini belum terpenuhi. “Ya gara-gara akun, password pendidik dan tenaga kependidikan (TPK) direset oleh saudara SH (Oknum Kepala Sekolah-red),” ungkapnya.

Ihya menjelaskan, para guru menerima honor terakhir pada Desember 2022. Padahal semua kewajiban selama 3 bulan terkait kehadiran secara fisik sudah terpenuhi. Namun sayang, secara sistem komputerisasi tidak masuk karena login PTK-nya sudah direset.

“Oknum Kepala Sekolah itu bisa dikenakan pasal 30 ayat 1 dan atau ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukumannya bisa enam sampai delapan tahun. Dan denda Rp600 juta hingga Rp800 juta,” pungkasnya.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Komang Yogi Arya Wiguna, hingga berita ini ditulis masih belum bisa dimintai konfirmasi. (nul/ros).

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular