BerandaNasionalBBWS Brantas Percepat Program P3-TGAI Tahap II di 65 Titik

BBWS Brantas Percepat Program P3-TGAI Tahap II di 65 Titik

Narasinews.idSURABAYA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) Brantas melakukan percepatan pelaksanaan program peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) tahap II. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 65 titik pada Provinsi Jawa Timur.

Program P3-TGAI dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 557/KPTS/M/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 109/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima.

Program Percepatan dan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi tahun aggaran 2022. Dalam wilayah kerja BBWS Brantas, terdapat 950 titik. Tersebar di 22 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Narasinews.id

Hal tersebut diungkapkan oleh PPK OP SDA III saat melakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama (PKS) dan pakta integritas dengan para Ketua HIPPA/P3A beserta Kepala Desa Penerima P3-TGAI di Hotel Grand Dafam Surabaya, Selasa (5/7/2022). Dalam sambutannya, dia mengatakan, sebanyak 65 Desa dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Sidoarjo, Malang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek yang menerima program tersebut.

Diharapkan hal itu dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat pedesaan. Tentunya melalui peningkatan jaringan irigasi tersier.

“Kegiatan padat karya tunai P3-TGAI ini tak lain bertujuan untuk membangun saluran irigasi tersier yang dilaksanakan oleh P3A/HIPPA. Dan yang jelas tidak diperbolehkan dikontraktualkan”, imbuhnya.

Narasinews.id

PPK OP SDA III juga menekankan bahwa BBWS Brantas tidak meminta ataupun memperbolehkan pungutan dalam bentuk apapun. Dia pun meminta masyarakat untuk melapor ke BBWS jika menemukan adanya oknum dari Tim Pelaksana Balai (TPB) maupun Konsultan Individu (Konsultan Manajemen Balai serta Tenaga Pendamping Masyarakat) yang melakukan pungutan saat ditugaskan di lapangan.

“Bawa bukti-buktinya. Agar supaya bisa segera ditindak tegas oleh pihak yang berwenang,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, PPK OP SDA III juga berharap program tersebut dapat terlaksana dengan baik. “Sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” tuturnya. (sam/liz/adv)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular