Hukum  

Aktivis Polisikan Aktivis, Amirul Mustafa dan Syaiful Bahri Sama-sama Buka Suara

Narasinews.id
Foto: Amirul Mustafa, aktivis Situbondo. Dia yang mempolisikan Ketum GP Sakera, Syaiful Bahri.

Narasinews.id- SITUBONDO- Salah seorang aktivis di Kabupaten Situbondo, Amirul Mustafa, angkat suara terkait langkahnya mempolisikan Ketua Umum (Ketum) GP Sakera, Syaiful Bahri. Menurut pria yang akrab disapa Amir ini, sikap dirinya itu merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pembelajaran. Amir mengaku ingin memberikan penjelasan terkait perbedaan kritik dan perbuatan kriminal.

Amir mengatakan, pengaduan terhadap Syaiful Bahri dilayangkan setelah viralnya video aksi protes Ketum GP Sakera itu terkait kerusakan jalan di Kabupaten Situbondo. Menurut Amir, terdapat sejumlah aksi Syaiful Bahri yang diduga melanggar aturan hukum.

banner 400x130

“Jadi aksi itu diawali dengan membuat lomba menangkap belut di jalan yang berlubang. Hanya saja kegiatan tersebut terkendala. Penyebabnya karena ada upaya dari penyelanggara jalan menutup lubang dengan tanah,” jelas Amir, Senin (12/4/2022).

Hanya saja, setelah diguyur hujan, tanah tersebut menjadi berlumpur. “Kemudian ditambahi (oleh mereka-red) dengan menanam padi. Sampai di titik ini sudah menjadi sesuatu yang salah,” jelasnya.

Lebih dari itu, aksi penyampaian pendapat yang dilakukan di lokasi menurut Amir juga menyalahi aturan. Sebab seharusnya, saat hendak menyampaikan aspirasi, ada surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari pihak berwajib.

“Kalau mau nenyampaikan pendapat, ini jelas juga bukan. Karena tidak ada STTP dari pihak berwajib. Dalam hal ini Polres,” terangnya.

Ditambah lagi orasi yang berisi sejumlah tuduhan-tuduhan. Khususnya kepada Bupati yang dianggap bingung mengelola anggaran dan gagal melaksanakan pembangunan. Alasannya karena banyaknya jalan berlubang.

“Padahal tata kelola pemerintahan terkait anggaran ada mekanisme dan tahapan-tahapannya. Kita mengenal Musrembang, kita mengenal KUA PPAS, kita mengenal APBD, semua rijit,” ucapnya.

Selain itu, dalam urusan pelaksanaan, ada pertimbangan-pertimbangan dan mekanismenya. “Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa, bagaimana timing kendala cuaca. Nah begini-begini mengapa tidak dipahami? Jangan mengaku aktivis jika tidak paham utuh terkait tata kelola pemerintahan,” tuturnya.

Lebih dari itu, Amir menegaskan bahwa kritik tidak identik dengan caci maki dan penghinaan. Apalagi menyerang kehormatan para pembuat kebijakan. “Di ranah inilah kenapa saya harus mengambil sikap dengan ulah teman-teman,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Amir kemudian menilai Syaiful Bahri telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum. Salah satunya pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946.

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti, setidak-tidaknya patut dapat menduga, kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum penjara setinggi-tingginya dua tahun,” ucapnya menirukan bunyi pasal yang dimaksud.

Dan apa yang dilakukan Syaiful Bahri, kata Amir, sudah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal di atas.

“Bahkan kalau kita mengacu pada undang-undang jalan, mengacu pada lalu lintas dan angkutan jalan raya, ini kriminal. Ada di pasal 273 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Bahwa barang siapa yang sengaja merusak dan atau merubah fungsi jalan, diancam hukuman satu tahun penjara,” terangnya.

Sementara, Ketum GP Sakera, Syaiful Bahri saat dikonfirmasi tidak mempermalasahkan langkah yang dilakukan Amir itu. Menurutnya hal demikian sah-sah saja. Siapapun berhak melaporkan.

“Yang kedua, apa yang saya lakukan akan saya pertanggungjawabkan. Ketiga di dalam pengaduan tersebut sudah sangat jelas bahwa itu sudah dianggarkan,” jelasnya.

Karena itu, kata Syaiful, pihaknya meminta kepolisian untuk mencari tahu dengan betul terkait penganggaran di Jalan Anggrek tersebut.

“Jadi itu (Jalan Anggrek-red) sudah dianggarkan tahun berapa dan didok bulan berapa. Justru saya sangat berterimakasih kepada Amir ketika dia membuka kran untuk kita mengetahui apakah ini sudah betul-betul dianggarkan, sumber dananya darimana dan kapan sudah dilaksanakan,” ujarnya

Sementara untuk persoalan STTP, Syaiful Bahri meminta Amir untuk membaca tentang perundang-undangan yang berlaku.

“Kemudian terkait tahapan-tahapan, saya hanya bisa mengatakan Amir itu siapa? Kok dia tahu tahapan-tahapannya? Kalau memang dia tahu tahapan-tahapannya, beri tahu dong kami sebagai masyarakat kalau dia tahu,” ungkap Syaiful Bahri.

Lantas apa yang akan dilakukan Syaiful Bahri setelah dilaporkan ke Polisi? Menurut Ketum GP Sakera ini, pihaknya tidak akan mengambil sikap apapun. “Saya tidak akan melakukan laporan balik terhadap Amirul Mustafa sebagaimana yang diusulkan teman-teman. Saya melaporkan Amir untuknya apa?,” ucapnya.

Sementara, Kasi Humas Polres Situbondo, Iptu Achmad Sutrisno saat dihubungi juga belum bisa memberikan jawaban. Sebab yang bersangkutan tengah mengikuti kegiatan Vidcon. (liz)

banner 400x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.