BerandaPolitikPemerintahanAda Kongkalikong dalam Pemungutan Pajak di Desa Darsono? Perangkat Desa Saling 'Lempar...

Ada Kongkalikong dalam Pemungutan Pajak di Desa Darsono? Perangkat Desa Saling ‘Lempar Bola’

Narasinews.idJEMBER –  Sudah bayar pajak namun tetap dicatat utang? Itulah yang dirasakan sejumlah warga di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Mereka dibuat kaget dengan adanya beban tagihan lama dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022. Padahal sejumlah warga di Desa tersebut merasa sudah melunasi pembayaran PBB yang ditanggungkan dengan bukti lembaran SPPT.

Salah satu wajib pajak asal Dusun Teratai, Desa Darsono, Mudiyeh, mengaku bahwa dirinya setiap tahun tidak pernah terlambat membayar pajak melalui kepala dusun (Kadus). Bahkan dia nekat menjual apapun untuk bisa membayar pajak yang menjadi tanggungannya.

“Makanya saya sangat kaget waktu Pak Kasun memberikan surat tagihan itu. Soalnya saya rutin membayarnya,” ucapnya kepada Jurnalis Narasinews.id, Senin (1/8/2022).

Tentu Mudiyeh kesal begitu mendapat surat tagihan yang dimaksud. Dia pun mengaku tidak akan membayar ulang tanggungan yang dibebankan kepadanya itu.

“Ya jelas saya gak akan bayar lagi. Soalnya kan sudah rutin bayar. Masak ditagih lagi,” imbuhnya.

Hal senada dialami Misnadi, warga Dusun Gading, Desa Darsono. Dirinya juga mendapatkan tagihan-tagihan lama dalam surat pemberitahuan SPPT-PBB 2022.

“Saya dapat tagihan utang pajak dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Ini harus diluruskan. Siapa yang bermain ini?” Ucapnya geram.

Kata Misnadi, memang ada beberapa pajak SPPT-PBB miliknya yang belum terbayarkan. Tetapi tidak seperti yang tertera dalam historis PBB terutang itu. Bukti pembayaran pajak setiap tahunnya juga masih disimpan.

“Kita sudah bayar pajak ke Pak Kampung. SPPT di berikan ke saya sebagai bukti. Namun sobekan kecil dibawa Pak kampung,” ungkapnya.

Misnadi pun berharap, sejumlah pihak terkait bisa segera menyelesaikan permasalahan itu. Pasalnya banyak masyarakat kecil yang tidak paham dan mengerti urusan pajak.

“Jangan sampai warga ditugikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kasihan mereka. Apalagi dari kemarin terkena musibah pandemi Covid-19,” tutupnya.

Kabar yang beredar di masyarakat, warga yang menerima tagihan pajak cukup banyak. Jumlahnya lebih dari sepuluh orang. Dan mereka semua merasa sudah membayar pajak.

Dikonfirmasi terpisah, Bendahara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Darsono, Yani, tidak bisa memberikan keterangan terkait tersebut. Sebab semua itu di luar kewenangannya.

“Saya melakukan entry pembayaran pajak itu berdasarkan data yang diberikan Kasun kepada kami. Jadi Kasun nyetor ke saya
Kemudian saya entry. Lalu saya lanjutkan ke Bank Jatim,” jelasnya.

Kata Yani, setoran dari Kasun berbentuk tunai. Sedangkan data warga yang disetorkan Kasun hasil pembayaran pajak sebagian ditulis secara manual. Sebagian lainnya berbentuk potongan lembaran SPT.

Lalu bagaimana dengan masyarakat yang sudah bayar pajak tapi masih tetap mendapat tagihan? Menurut Yani, itu semua di luar kendalinya.

“Saya kan tidak tahu. Saya menerimanya sudah berbentuk potongan SPT dan tulisan buku dari Kasun. Jadi itu yang saya entry sebagai update data. Sedangkan untuk Desa Darsono, banyak warga yang masih terbeban tunggakan pajak,” bebernya.

Kemudian, ke mana larinya uang pajak yang sudah dibayar warga?

“Jika ada warga yang sudah bayar tapi belum masuk ke desa, maka akan dilihat dulu uang itu larinya kemana. Kalau PBB sendiri dasarnya data yang ada di desa,” tutupnya.

Di sisi lain, Kepala Dusun (Kadus) Teratai, Wahyu, saat di konfirmasi mengatakan bahwa setiap warga yang melakukan pembayaran pajak di lampirkan bukti pembayaran berupa struk. Kemudian uang pajak langsung disetorkan ke bendahara PBB di desa.

“2020 sampai 2021 diberikan bukti pembayaran. Tapi untuk 2020 kebawah itu tidak di berikan struk dari bendahara PBB,” ungkapnya, Selasa (2/8/2022).

Wahyu mengklaim, warga tersebut diakui sudah bayar lunas. Makanya dirinya juga kaget dan tidak tega begitu mendapat perintah untuk melakukan penagihan pajak yang sudah dilunasi warganya.

“Harapannya ke depan masalah ini cepat diselesaikan. Agar petugas tidak sembarangan menggunakan pajak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala desa (Kades) Darsono, Holik, saat di hubungi Jurnalis Narasinews.id enggan memberikan komentar.

Tidak hanya sampai di situ, Jurnalis Narasinews.id juga menghubungi staff Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang di perbantukan di Kecamatan Arjasa bagian administrasi PBB, Kusnendar.

Jurnalis Narasinews.id ingin memastikan apakah warga yant dimaksud benar-benar telah melunasi tunggakan PBB atau belum.

Kusnendar, membenarkan adanya tunggakan pajak pada warga WP tersebut. Hanya saja, mungkin ada diskominikasi antara pemungut pajak dan warga di lapangan soal bukti pembayarannya.

“Terkait teknis pemungutan pajak itu wewenang desa. Sedangkan Bapenda hanya menerima uang setoran dari bendahara PBB desa saja. Kita hanya membantu terkait permasalahan SPPT. Teknis pemungutan itu kebijakan Pak Kades,” ucapnya via chat WhatsApp.

Sampai berita ini ditulis, masih belum ada titik terang maupun jalan keluar dari permasalahan yang menimpa warga Desa Darsono. Sedangkan perangkat desa saling lempar tanggungjawab bak bola pingpong. (nul/liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular