Berita  

565 Guru di Bondowoso Galau, Gaji Terancam Molor

Narasinews.id
Sejumlah guru yang lolos test PPPK tahap I 2021 saat tandatangani kontrak kerja, di Kecamatan Wringin Bondowoso, pada 13 Mei 2022. Mereka mengaku risau karena SK PPPK belum terbit sampai sekarang. (Ubay/Narasinews.id)

Narasinesw.id,-BONDOWOSO – Sejumlah guru yang lolos test ASN PPPK tahap I dan tahap II di Kabupaten Bondowoso dilanda kegalauan, pasalnya sampai saat ini  pemerintah belum menerbitkan surat keterangan (SK) PPPK hasil seleksi ASN PPPK 2021.

Saifullah, Ketua Forum Honorer Non Kategori (FHNK) Kabupaten Bondowoso mengaku prihatin dengan kondisi teman-temannya yang dinyatakan lulus ASN PPPK Tahap I dan Tahap II, namum sampai Mei 2022 ini belum juga mendapat SK.

banner 400x130

Menurut Ipung sapaannya, di Kabupaten Bondowoso ada 565 orang yang dinyatakan lulus ASN PPPK Tahap I dan telah melakukan penandatanganan kontrak kerja. Sedangkan yang lulus PPPK Tahap II sebanyak 493 orang menunggu proses NIP dan penandatanganan kontrak kerja.

“Harapannya, SK PPPK Tahap I segera diterbitkan agar kita segera mendapatkan gaji, jika alasannya menunggu proses PPPK Tahap II maka dipastikan prosesnya akan molor lagi, kalaupun mau disamakan, maka segera lakukan proses Kontrak Kerja bagi lulusan PPPK Tahap II” kata Ipung, kepada jurnalis Narasinews.id, Rabu (25/5/2022).

Ipung mengungkapkan, jika soal Gaji PPPK maka harus berdasarkan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas), sesuai aturan dalam Perka BKN Nomor 1 Tahun 2019, contohnya SPMT di Kabupaten Jember untuk Tahap 1 di bulan April, sedangkan Tahap II di bulan Mei

“Kami heran, sebenarnya apa yang membuat keterlambatan terbitnya SK PPPK, sampai saat ini tidak ada kejelasan dari BKD Bondowoso” tuturnya.

Sementara itu, kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Asnawi Sabil dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya tidak menjawab.

Dikonfirmasi terpisah, ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rardjo mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti masalah ini.  Apakah permasalahannya di pemberkasan atau di proses penerbitan SK.

“Tapi masalah SK, biasanya ada di Dinas BKD. Insya Allah kita Rapat Kerja  hari Jumat. Kami Komisi IV mendorong percepatan penerbitan SK untuk kepastian teman-teman guru yang lolos PPPK, baik gelombang 1 maupun gelombamg II,” pungkasnya. (Ubay/ism)

banner 400x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.